Jasa Pendaftaran Merek
LegalBrand.id membantu proses pendaftaran merek, pemilihan kelas, pemantauan ke DJKI, hingga pendampingan ketika muncul kendala atau sengketa.
Informasi biaya yang jelas sejak awal.
Pendampingan profesional dari Tim kami.
Pilih cara konsultasi yang paling nyaman untuk Anda.
Melindungi identitas bisnis sejak awal untuk menghindari risiko di kemudian hari.
Pihak yang mendaftarkan lebih dulu dapat memiliki peluang hukum yang lebih kuat.
Merek tidak hanya nama, namun pendaftaran dapat membantu Anda jika nanti pihak lain ingin menggunakan merek yang sama.
Pendaftaran merek mendukung pertumbuhan bisnis Anda.
Biaya jelas sejak awal, tanpa biaya tersembunyi dalam prosesnya.
Informasi detail mengenai komponen biaya dan biaya administratif dapat dilihat di halaman terkait.
Siapkan dokumen berikut sesuai dengan jenis pemohon Anda.
Melalui WhatsApp, telepon, Zoom, atau Google Meet. Fleksibel dan profesional.
Konsultasi langsung di kantor kami atau di lokasi yang disepakati.
Proses pendaftaran merek Anda kami dukung dari awal hingga selesai.
Ceritakan kebutuhan Anda kepada tim kami.
Kami membantu menyiapkan dokumen dan menentukan kelas merek.
Permohonan diajukan ke DJKI oleh tim kami.
Kami memantau status dan memberi informasi perkembangan.
Contoh Kasus
Dua contoh kasus berikut menunjukkan pentingnya sistem first to file dalam pendaftaran merek.
Sengketa merek Tan Ek Tjoan menunjukkan pentingnya memperhatikan pendaftaran dan kepemilikan merek sejak awal. Sengketa atas merek yang sama dapat berkembang menjadi proses hukum yang panjang.
Sengketa merek IKEA menunjukkan bahwa pendaftaran merek bukan akhir dari perlindungan. Merek yang telah terdaftar juga perlu digunakan dan dijaga sesuai ketentuan hukum.
Proses pendaftaran merek melalui beberapa tahapan. Jangka waktu beberapa tahapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 14, Menteri mengumumkan permohonan paling lama 15 hari sejak Tanggal Penerimaan, kemudian masa pengumuman berlangsung selama 2 bulan. Selanjutnya, Pasal 23 mengatur bahwa pemeriksaan substantif diselesaikan paling lama 150 hari. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan merek dapat didaftar, berdasarkan Pasal 24, Menteri mendaftarkan merek dan menerbitkan sertifikat merek.
Biaya pendaftaran merek merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan besarannya bergantung pada kategori pemohon serta jumlah kelas barang atau jasa yang didaftarkan. Selain biaya resmi pemerintah, pemohon yang menggunakan jasa pendampingan juga perlu memperhitungkan biaya jasa sesuai layanan yang dipilih.
Sebaiknya lakukan pengecekan merek sebelum mengajukan permohonan. Pengecekan membantu mengetahui apakah sudah terdapat merek terdaftar atau permohonan merek lain yang memiliki persamaan dengan merek yang akan didaftarkan. Pengecekan awal juga membantu pemohon menilai potensi hambatan sebelum membayar dan mengajukan permohonan. Namun, hasil pengecekan awal tidak menjamin bahwa DJKI akan menerima suatu merek.
Persamaan dengan merek lain dapat menjadi alasan penolakan permohonan. Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sejumlah alasan penolakan, termasuk apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek tertentu yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis. Karena itu, pengecekan merek sebelum mengajukan permohonan menjadi langkah penting untuk mengetahui potensi persamaan dengan merek lain.
Apabila permohonan merek ditolak, Pasal 24 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kesempatan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan tanggapan tertulis paling lama 30 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
Jika permohonan tetap ditolak, Pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29. UU Nomor 20 Tahun 2016 (2)(1) UU Nomor 20 Tahun 2016 (2)(1)
Apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pasal 30 memberikan hak kepada Pemohon atau Kuasanya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga paling lama 3 bulan sejak keputusan penolakan banding diterima. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi
Ya. LegalBrand.id memberikan jasa pendampingan pendaftaran merek mulai dari pengecekan awal merek, penentuan kelas barang atau jasa, persiapan permohonan, hingga pengajuan pendaftaran merek.
Masih ada pertanyaan tentang pendaftaran merek?
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim kami secara gratis.